logo mahkamah agung website ramah difable




Tugas Pokok dan Fungsi PA

TUGAS POKOK PENGADILAN AGAMA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Krui adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

A. Perkawinan

 1. Ijin Nikah

9. Harta bersama

17. Nafkah anak oleh ibu

 2. Hadhanah

10. Asal-usul anak

18. Ganti rugi terhadap wali

 3. Wali Afdhal

11. Dispensasi nikah

19. Penolakan kawin campur

4. Cerai Talak

12. Pencegahan nikah

20. Pencabutan kekuasaan wali

5. Itsbat nikah

13. Pembatalan nikah

21. Pencabutan kekuasaan orang tua

6. Cerai gugat

14. Pembatalan nikah

22. Penunjukan orang lain sebagai wali

7. Izin poligami

15. Penguasaan anak

8. Hak bekas istri

16. Pengesahan Anak


B. Ekonomi Syari’ah

1. Bank Syariah

5. Pegadaian Syariah

9. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

2. Bisnis Syariah

6. Reasuransi Syariah    

10. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah

3. Asuransi Syariah

7. Reksadana Syariah

11. Obligasi Syariah dan Surat Berharga

Berjangka Menengah Syariah

4. Sekuritas Syariah  

8. Pembiayaan Syariah

C. Waris
    1. Gugat waris
    2. Penetapan ahli waris

D. Infaq
E. Hibah
F. Wakaf
G. Wasiat
H. Zakat
I. Shadaqah, dll

Selain kewenangan tersebut, dalam pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”.

FUNGSI

Pengadilan Agama Krui dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagai berikut

a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);

b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);  serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;

c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, Bidang Umum dan Keuangan dan Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan);

e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Krui dalam Tahun 2016 telah menetapkan kebijakan umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan memperhatikan cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI dan Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam 8 (delapan) area perubahan, maka Pengadilan Agama Krui menetapkan kebijakan-kebijakan dengan skala prioritas untuk mendukung terwujudnya visi dan misi