logo mahkamah agung website ramah difable




Alur Pengajuan Perkara

alur perkara

Prosedur Pendaftaran Perkara Di Pengadilan Agama Krui

Persyaratan Mengajukan Gugatan / Permohonan Perceraian antara lain :

  • 1. Fotocopy kutipan Akta Nikah / duplikatnya sebanyak 1 lembar, difotocopy diberi materai Rp. 6.000,- dan di legalisasi (leges) di Kantor Pos.
  • 2. fotocopy KTP Penggugat / Pemohon yang masih berlaku sebanyak 1 lembar, difotocopy diberi materai Rp. 6.000,- dan di legalisasi (leges) di Kantor Pos.
  • 3. Membawa surat gugatan / permohonan minimal 5 rangkap
  • 4. Membawa Buku Nikah dan KTP Asli
Langkah-langkah yang harus dilakukan :
1. Penggugat / Pemohon datang ke Pengadilan Agama Krui dengan mengajukan surat Gugatan / Permohonan secara tertulis atau lisan bagi yang tidak pandai membaca dan menulis (buta huruf) ke bagian Penerimaan Perkara untuk dibuatkan surat Gugatan / Permohonan yang di tanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama / Hakim yang ditunjuk. Surat Gugatan / Permohonan minimal 3 rangkap ditambah dengan jumlah para pihak.
2. Penggugat / Pemohon membayar Panjar Biaya Perkara di Bank Rakyat Indonesia Cabang Liwa yang besarnya sesuai dengan taksiran Meja I berdasarkan  SK Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4/424/HK.05/3/2019 Tanggal  29 Maret 2019
3. Menyerahkan bukti pembayaran Panjar Biaya Perkara dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Liwa ke Meja I untuk selanjutnya dibuatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dan dimasukkan dalam berkas perkara setelah diberi stempel lunas satu lembar dan kepada pihak penggugat / pemohon satu lembar.
4 Penggugat / Pemohon selanjutnya menyerahkan surat gugatan / permohonan yang disertai dengan bukti pembayaran (SKUM) kepada Meja II untuk didaftarkan dalam Register Induk Perkara yang dikelola oleh Meja II. dan selanjutnya petugas meja II menyerahkan satu surat gugatan / permohonan kepada penggugat / pemohon
5 Penggugat / Pemohon pulang ketempat tinggalnya dan menunggu panggilan sidang yang akan disampaikan oleh jurusita ke alamat penggugat / pemohon minimal 3 hari sebelum sidang. Jika Pengugat / pemohon ketika disampaikan panggilan sidang oleh jurusita kealamatnya tidak bertemu maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah wilayah tempat tinggal penggugat / pemohon
6 Penggugat / Pemohon datang ke Pengedalian Agama Krui sesuai dengan panggilan sidang dan mendaftarkan diri untuk menghadiri sidang.
7 Penggugat / Pemohon menunggu antrian sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.

Catatan: 

1   Prosedur Perceraian bagi PNS/TNI/POLRI
Prosedur perceraian bagi PNS/TNI/POLRI secara prinsip sama dengan perkara pada umumnya namun bagi PNS/TNI/POLRI harus mendapatkan surat izin dari Pejabat yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.
2 Prosedur berperkara secara prodeo
Bagi masyarakat yang tidak mampu bila akan mengajukan perkara di Pengadilan Agama Kruiharus ada surat keterangan tidak mampu/miskin dari Kelurahan  tempat tinggal yang bersangkutan