logo mahkamah agung website ramah difable




Dasar Hukum ZI

PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBK/WBBM)

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Agama Krui merupakan upaya Pengadilan Agama Krui untuk mewujudkan Pengadilan yang Bebas KKN, Akuntabilitas Tinggi, Kinerja yang Efektif dan Efisien serta Pelayanan kepada masyarakat yang prima dan berkualitas.

Pencanangan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Krui dilakukan bersama-sama dan dilaksanakan secara terbuka dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta di dalam pembangunan Zona Integritas khususnya dibidang pencegahan bidang korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut yang di fokuskan pada 6 area :

  1. Area I Manajemen perubahan
  2. Area II Penataan tatalaksana
  3. Area III Penataan manajemen SDM
  4. Area IV Penguatan akuntabilitas kinerja
  5. Area V Penguatan pengawasan
  6. Area VI Peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat kongkrit

Dengan keenam area tersebut diharapkan dapat menghasilkan sasaran aparatur Pengadilan Agama Krui yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Sosialisasi pembangunan ZI dilaksanakan agar kemauan untuk melakukan perubahan menuju WBK didengar dan dipahami oleh eksternal maupun internal hal ini dapat dilaksanakan dalam bentuk :

  1. Membuat banner/spanduk/himbauan/brosur
  2. Melalui website
  3. Melalui media Sosial
  4. Melalui media elektronik
  5. Melalui media cetak
  6. Melalui media TV


  • DASAR HUKUM PERMENPAN PEMBANGUNAN ZI WBK/WBBM

1. UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. UU 30/2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;

4. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

5. UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik;

6. PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

7. Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Perpres 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

9.Perpres 55/2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2/2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

10.Permen PAN dan RB 14/2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.